KONTROVERSI UJIAN NASIONAL


Ujian Nasional merupakan salah satu jenis penilaian yang diselenggarakan pemerintah guna mengukur keberhasilan belajar siswa. Dalam beberapa tahun ini, kehadirannya menjadi perdebatan dan kontroversi di masyarakat.Sehingga puncaknya adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dalam Perkara No. 2596 K/Pdt/2008 tertanggal 14 September 2009 yang memutuskan, menolak permohonan kasasi pemerintah terkait dengan Ujian Nasional (UN). Namun Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh tetap meneruskan rencananya untuk menjalankan UN.Di satu pihak ada yang setuju, karena dianggap dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya ujian nasional, sekolah dan guru akan dipacu untuk dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya agar para siswa dapat mengikuti ujian dan memperoleh hasil ujian yang sebaik-baiknya. Demikian juga siswa didorong untuk belajar secara sungguh-sungguh agar dia bisa lulus dengan hasil yang sebaik-baiknya.Sementara, di pihak lain juga tidak sedikit yang merasa tidak setuju karena menganggap bahwa Ujian Nasional sebagai sesuatu yang sangat kontradiktif dan kontraproduktif dengan semangat reformasi pembelajaran yang sedang kita kembangkan. Sebagaimana dimaklumi, bahwa saat ini ada kecenderungan untuk menggeser paradigma model pembelajaran kita dari pembelajaran yang lebih berorientasi pada pencapaian kemampuan kognitif ke arah pembelajaran yang lebih berorientasi pada pencapaian kemampuan afektif dan psikomotor, melalui strategi dan pendekatan pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan dan kontekstual, dengan berangkat dari teori belajar konstruktivisme.Sehingga diharapkan dari kontroversi UN ini dapat diambil jalan tengah terbaik dan didapatkan formula penilaian yang kompetitif dan adil bagi para siswa.

SEJARAH UJIAN NASIONAL

Perkembangan UN dari periode ke periode.

Terlepas dari kontroversi yang ada bahwa sampai saat ini belum ada pola baku sistem ujian akhir untuk siswa. Perubahan sering terjadi seiring dengan pergantian pejabat. Hampir setiap pejabat ganti, kebijakan sistem juga ikut berganti rupa :

Periode 1950-1960-an

Ujian akhir disebut Ujian Penghabisan. Ujian Penghabisan diadakan secara nasional dan seluruh soal dibuat Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Seluruh soal dalam bentuk esai. Hasil ujian tidak diperiksa di sekolah tempat ujian, tetapi di pusat rayon.

Periode 1965-1971

Semua mata pelajaran diujikan dalam hajat yang disebut ujian negara. Bahan ujian dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah pusat pula yang menentukan waktu ujian.

Periode 1972-1979

  • Pemerintah memberi kebebasan setiap sekolah atau sekelompok sekolah menyelenggarakan ujian sendiri. Pembuatan soal dan proses penilaian dilakukan masing-masing sekolah atau kelompok. Pemerintah hanya menyusun pedoman dan panduan yang bersifat umum.

1980-2000

  • Mulai diselenggarakan ujian akhir nasional yang disebut Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas). Model ujian akhir ini menggunakan dua bentuk: Ebtanas untuk mata pelajaran pokok, sedangkan EBTA untuk mata pelajaran non-Ebtanas.
  • Ebtanas dikoordinasi pemerintah pusat dan EBTA dikoordinasi pemerintah provinsi.
  • Kelulusan ditentukan oleh kombinasi dua evaluasi tadi ditambah nilai ujian harian yang tertera di buku rapor.

2001-sekarang

  • Ebtanas diganti dengan penilaian hasil belajar secara nasional dan berubah menjadi Ujian Akhir Nasional (UAN) sejak 2002.
  • Kelulusan dalam UAN 2002 ditentukan oleh nilai mata pelajaran secara individual.
  • Dalam UAN 2003 siswa dinyatakan lulus jika memiliki nilai minimal 3,01 pada setiap mata pelajaran dan nilai rata-ratanya minimal 6.

Dalam UAN 2004 kelulusan siswa didapat berdasarkan nilai minimal pada setiap mata pelajaran 4,01. Syarat nilai rata-rata minimal tidak diberlakukan lagi.

HITAM PUTIH UJIAN NASIONAL

Sisi Baik & Sisi Buruk Ujian Nasional (UN)

SISI BAIK

  1. Kita jadi mempunyai standard yang sama untuk kelulusan siswa, sehingga pada akhirnya tidak ada perbedaan antara siswa di Jakarta dan kota kota besar lainnya dengan siswa didaerah.
  1. Kelulusan akan menjadi suatu hal yang membanggakan dan suatu hal yang patut disyukuri, karena ditempuh dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar.
  1. Pada akhirnya untuk masuk ke Perguruan tinggi cukup menggunakan nilai hasil kelulusan.
  1. Dan lain lain.

SISI BURUK

  1. Siswa menjadi Depresi dan sangat tertekan karena Ujian Nasional seolah olah tidak bisa diprediksi materi yang akan diujikan
  1. Karena Standard pengajaran diseluruh Indonesia berbeda – beda, sesuai dengan kualitas pengajar, tingkat ekonomi didaerah, dan lain lain, maka sulit untuk dilakukan penyeragaman soal ujian. Bayangkan saja sekolah yang berbeda standard pengajarannya dipaksakan harus mengerjakan soal yang sama.
  1. Pembuat soal kurang turun ke lapangan, meninjau sekolah sekolah terpencil untuk mengetahui sebaiknya materi Ujian itu sampai tingkat yang bagaimana sih?
  1. Di beberapa kasus terjadi kesalahan dari sistim koreksi yang dilakukan untuk menilai hasil ujian Nasional ini, contohnya ada kasus dimana satu sekolah tidak lulus ujian dan selanjutnya dilakukan ujian ulang. Bagaimana Pemerintah bisa yankin bahwa sistim penilaiannya sudah benar ?, seandainya saja pada contoh kasus diatas yang mengalami kesalahan penilaian hanya 11 orang, mungkin ujiannya tidak bisa diulang. Dan jadilah siswa yang apes tadi harus menerima nasib ia tidak lulus ujian.

Kesimpulan dan Saran

Kontroversi mengenai Ujian Nasional yang sudah lama sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang,telah membawa banyak masalah dari berbagai kalangan dan bidang.

Ujian Nasional merubah tujuan siswa dari sekolah untuk mendapatkan ilmu menjadi untuk Lulus Ujian.
Guru-guru dan kepala sekolah yang tadinya adalah pahlawan berubah menjadi kriminil biasa dengan adanya UN dengan mencuri soal demi kelulusan murid-muridnya,benar-benar parah.

Perlu dikaji dan didiskusikan jalan terbaik untuk memperbaiki formula.

Ujian Nasional yang paling tepat untuk diselenggarakan di Indonesia.

Pemerintahan SBY-Boediono harus memerintahkan Mendiknas saat ini agar patuh pada putusan Mahkamah Agung. Sebab jika tidak, dikhawatirkan hal ini akan menjadi bola liar seperti kasus kriminalisasi KPK beberapa waktu lalu. Jelas sekali bahwa pemerintah harus menanggalkan egosentrisme mereka agar tak terjebak pada tafsir yang kaku terhadap undang-undang tentang sistem pendidikan nasional secara formal. Mereka harus belajar untuk membaca aspek psikologis para guru dan siswa di sekolah serta orang tua yang tertekan karena UN dijadikan sebagai landasan kelulusan satu-satunya. Pemerintah perlu merevisi keputusan-keputusan Mendiknas tentang upaya peningkatan mutu pendidikan yang melupakan banyak sekali sisi faktual kondisi pendidikan yang belum sepenuhnya dibenahoi.

This entry was posted in IBD. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s